Bukan FDS, Tapi FYS

"Dari pada Full Day School, Full Year School di Ponpes akan lebih berkesan."

Itu inti tulisan ini. Otomatis sampeyan sudah tahu kalau tulisan ini cukup-amat-sangat tendensius. Jadi, mau langsung ditutup atau melanjutkan baca, terserah sampeyan sendiri.

-

Full Day School, atau disingkat FDS, akan diberlakukan di sekolah mulai tahun ajaran baru 2017/2018. Kebijakan ini mungkin semacam 'gebrakan baru' atas terpilihnya Mendikbud yang baru. Bukan apa-apa, karena kalau sekadar ganti kurikulum, itu sudah biasa.~

Dan berhasil. Semua perhatian tertuju pada belio. Dua golongan abadi, yaitu pro-kontra, mulai sibuk membahas kebijakan baru yang nyentrik ini.

Golongan pro mengindikasi adanya usaha perbaikan moral yang efektif dari FDS. Sedang golongan kontra, membantah adanya efektivitas perbaikan moral pada kebijakan tsb.

Kenapa efektivitas perbaikan moral dalam FDS dibantah? Asumsi dasarnya tentu saja: yang namanya moral berangkat dari pembiasaan. Dan pembiasaan, sangat erat hubungannya dengan waktu. Contoh mudahnya adalah tentang disiplin buang sampah.

Kalau sampeyan ditanya: sampai sekarang, sudahkah terbiasa membuang sampah di tempat sampah, apa jawabannya? Sebelum menjawab, sampeyan tentu flash back terlebih dahulu, apakah sudah disiplin buang sampah atau belum. Kondisi flash back itulah yang dimaksud rentang waktu. Maka, pembiasaan dan waktu adalah niscaya.

Artinya, perbaikan moral tidak bisa instan, tidak bisa langsung baik moralnya hanya karena FDS dilaksanakan. Baik, ini mungkin sifatnya masih umum. Masih sebatas permukaan FDS. Coba kita lihat ke yang lebih spesifik.

-

Energi Bersama

Tujuan memperbaiki moralitas peserta didik dalam FDS tentu saja baik. Tetapi harus dipertimbangkan pula kondisinya, budayanya, positif-negatifnya, psikologis masyarakatnya, dst.

Setahu saya, semua tujuan yang baik membutuhkan energi lebih besar untuk mencapainya. Energi sebesar ini harus dikelola sedemikian rupa agar bisa stabil (atau yang sering disebut istiqomah). Kalau tidak demikian, tujuan-tujuan itu akan kian luntur dan menjadi sebaliknya.

Karena lingkupnya nasional dan diperuntukkan semua sekolah dari jenjang SD sampai SMA, FDS tentu butuh amunisi energi yang sangat besar. Energi ini bisa berupa optimisme, bisa berupa antusiasme guru, bisa berbentuk dukungan wali murid, atau masyarakat lainnya seperti sopir angkot, pedagang sayur keliling, dst dst.

Tidak mudah mendapatkan semua energi tersebut. FDS dengan jargon 'perbaikan moral'nya harus mampu meyakinkan segenap elemen pendidikan, termasuk masyarakat, agar mampu menjelma energi yang bisa membantu mewujudkannya. Kalau berhasil, tentu FDS akan mampu dilaksanakan dengan pondasi yang kuat dan seimbang.

Lalu apa problemnya?

Kalau sampeyan ndilalah sedang skripsian, tentu sudah tahu jawabannya hanya dengan mak sliwer. Yaitu "Ekspektasi tidak sesuai dengan Realita". Ini adalah koentji.

Di lapangan, persepsi emic (dalam masyarakat) belum tentu sesuai dengan pertimbangan pak Mendikbud. Misalnya FDS akan bikin peserta didik bermoral karena selama delapan jam dalam pengawasan sekolah. Ayolah, pak. Di jam biasa saja, sepulang sekolah masih sering mencuri-curi waktu bermain, karena biasanya harus bantu-bantu emak lalu menjaga adik. Apalagi kalau delapan jam? Harus main di sekolahan? Nanti seragamnya kotor. Pun tidur selama delapan jam di sekolah (meskipun memunculkan tantangan baru) juga rasanya membosankan.

Jadi, masyarakat itu: nyatanya emang dinamis. Terlebih, persepsi masyarakat yang menyangkut moral. Sejauh saya bertanya pada rumput-yang-bergoyang, hampir semua orang, terutama emak dan tetangga saya di desa, mengamini bahwa kalau ingin moral baik, ya, mondok saja. (Ket: mondok adalah hidup belajar dan belajar hidup di Pondok Pesantren. -red)

Ini artinya apa? Sebenarnya, Mendikbud tidak perlu susah-payah mbatek soal moral. Sudah ada Pondok Pesantren. (Etapi, bukankah animo masyarakat masih bertumpu pada sekolah? Iya juga, sih. Tapi jangan salah..., Gerakan Nasional Ayo Mondok sudah menyapa rumah-rumah se-Indonesia. Buktinya, di Hari Santri Nasional sekolah libur/ikut menyambutnya.)

Biar soal moral, Pesantren yang memikirkannya. Biarlah jam belajar seperti tahun-tahun sebelumnya. Malah kalau perlu, dipangkas saja. Lho kenapa? Dalam perkiraan saya, jam belajar yang sedikit membuat beban guru jadi ringan dan peserta didik senang. Sedang kondisi senang selalu meningkatkan antusiasme pembelajaran, bukan? Tetapi kali ini hanya perkiraan saya saat ngalamun. Tidak perlu diperhatikan seksama.

-

Pembagian Kerja

Jadi, yang namanya pembagian kerja itu perlu. Tak perlu dicampur lalu menjadi Uchiha Madara yang mencoba menanggung beban konflik dunia seorang diri. Lakukan saja apa yang harusnya Mendikbud lakukan. Tentu kalau bisa, ya, selain diberlakukannya FDS. Karena dari common sense saja, rasanya sudah kurang bijak. Terkesan mengekang.

Kalau butuh saran alternatif, yang perlu dilakukan pak Mendikbud saya rasa adalah mengistiqomahkan perjuangan sebelumnya. Yaitu mencerdaskan seluruh rakyat Indonesia.

"Seluruh" artinya mencakup semua; anak PNS, anak jalanan, anak buangan, penyandang disabilitas, anak rentenir, anak pengrajin anyaman, anak kaum pinggiran,... semuanya. Turut dicerdaskan.

Mungkin memang terdengar membosankan dan ndak ada gregetnya blas sebagai pemegang jabatan pimpinan yang baru. Tetapi, percayalah, itulah hakikat dibentuknya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Jadi, seperti sebelumnya, soal moral biarkan pesantren yang memikirkannya. Bahkan di pesantren tidak hanya FDS atau sehari penuh, tetapi FYS (Full Year School), setahun penuh. Bahkan lebih. Lebih terlihat efektivitasnya, bukan? Heuheu.

Tidak apa kalau tidak percaya, karena ini memang hanya-semacam-pelampiasan seorang mahasiswa kependidikan yang tak kunjung berhasil jadi (((wisudawan))).

Hiks~